Biro Administrasi Pembangunan Kalsel Hadiri Rakor Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk Perkuat Akuntabilitas dan Percepatan Realisasi Anggaran

Banjarmasin, 23 Oktober 2025 — Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memperkuat sinergi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

Fokus Pembahasan dan Tujuan

Rapat koordinasi ini membahas berbagai aspek strategis dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di antaranya:

• Percepatan realisasi belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional;
• Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
• Penguatan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
• Penajaman peran perangkat daerah dalam mengawal capaian program prioritas pembangunan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan secara menyeluruh, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

Komitmen Kalimantan Selatan dalam Penguatan Akuntabilitas

Kepala Biro Administrasi Pembangunan menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kalimantan Selatan.

“Percepatan realisasi APBD dan peningkatan akuntabilitas keuangan adalah kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Kalsel Bekerja dan motto Bekerja Bersama, Merangkul Semua,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menerima berbagai arahan strategis dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk langkah-langkah percepatan pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan koordinasi lintas instansi.

Mendukung Akselerasi Pembangunan Daerah

Melalui kehadiran dalam rapat koordinasi ini, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan mempertegas komitmennya dalam:

• Mengawal efektivitas realisasi anggaran pembangunan daerah;
• Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
• Mendorong budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan.