Biro Hukum Kalsel Paparkan Program Prioritas Tahun 2025: Perkuat Regulasi untuk Kalsel Bekerja dan Pemerintahan yang Akuntabel

BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalselmenyampaikan paparan Program Prioritas SKPD Tahun 2025 pada forum penyelarasan dan koordinasi program pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam paparannya, Biro Hukum menekankan bahwa tahun 2025 menjadi momentum percepatan harmonisasi regulasi daerah yang mendukung visi “Kalsel Bekerja: Bergerak, Berkarya, Berkolaborasi.”
Program prioritas yang disampaikan antara lain:

• Penyusunan dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang lebih responsif dan selaras dengan kebijakan nasional.
• Penguatan sistem dokumentasi dan informasi hukum daerah berbasis digital untuk memudahkan akses publik.
• Peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum agar masyarakat mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
• Peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang pembentukan regulasi dan advokasi hukum.

Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa regulasi yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

“Regulasi yang kuat akan mendukung percepatan pembangunan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Paparan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Kalimantan Selatan, dimana program SKPD tahun 2025 harus berorientasi pada manfaat nyata serta berdampak langsung kepada masyarakat.

💡 Peran Tenaga Ahli Gubernur Mendukung Penyelarasan Program

Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan turut hadir memberikan analisis strategis dan penguatan arah kebijakan agar program Biro Hukum selaras dengan prioritas gubernur dan target pembangunan daerah.

“Peran Tenaga Ahli Gubernur adalah memastikan setiap program SKPD memiliki nilai strategis, mampu menjawab kebutuhan publik, dan berkontribusi pada percepatan transformasi layanan pemerintah,” tegas Tenaga Ahli Gubernur.

Kolaborasi ini memperkuat komitmen Pemprov Kalsel dalam:

• menghadirkan tata kelola pemerintahan bersih dan transparan,
• menyederhanakan regulasi yang menghambat layanan publik,
• meningkatkan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

🌟 Kalsel Bekerja: Pemerintahan Lebih Cepat, Efektif, dan Tepat Sasaran

Dengan mengusung semangat Kalsel Bekerja, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh program SKPD memberikan dampak yang terukur dan nyata bagi masyarakat.

Regulasi yang sederhana, cepat, dan akuntabel menjadi kunci pelayanan publik yang berkualitas.

Biro Hukum bertekad terus berinovasi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan dan memperkuat kepastian hukum di Kalimantan Selatan.