Biro Administrasi Pembangunan Lakukan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Mutasi Aplikasi Siskeudes ke SIPD di Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

Jakarta — Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri terkait proses mutasi data dan integrasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menuju Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pertemuan ini dilakukan untuk memperoleh arahan teknis serta memperjelas kebijakan terbaru pemerintah pusat mengenai penyelarasan sistem pengelolaan keuangan desa dengan platform SIPD, yang saat ini ditetapkan sebagai satu-satunya sistem informasi resmi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam diskusi tersebut, tim dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menjelaskan bahwa migrasi dari Siskeudes ke SIPD merupakan bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan integrasi data, efisiensi pelaporan, dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa poin penting yang dibahas antara lain:

• mekanisme pemindahan (mutasi) data dari Siskeudes ke SIPD;
• kesiapan perangkat daerah dalam pemutakhiran data keuangan desa;
• sinkronisasi regulasi terkait pelaporan dan penatausahaan keuangan desa;
• dukungan teknis bagi pemerintah daerah selama masa transisi;
• kebijakan integrasi data pembangunan desa untuk perencanaan berbasis SIPD.

Biro Administrasi Pembangunan menyampaikan kondisi di lapangan, termasuk kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengikuti kebijakan migrasi sistem tersebut. Konsultasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses transisi dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu operasional pengelolaan keuangan desa.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan integrasi aplikasi pemerintah ke dalam SIPD sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan terstandar nasional.