Pemprov Kalsel Gelar Rapat Rekonsiliasi Data Pagu, Realisasi, dan Permasalahan DAK Fisik dan Non Fisik Triwulan IV Tahun 2025
Banjarmasin — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Data Pagu, Realisasi, dan Permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Triwulan IV Tahun 2025, yang menghadirkan seluruh SKPD pengelola DAK Fisik dan Non Fisik, termasuk Bappeda, Inspektorat, serta Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel. Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis memastikan akurasi data, mempercepat penyelesaian kegiatan, serta menuntaskan permasalahan menjelang penutupan tahun anggaran.
Pemaparan SKPD: Realisasi dan Permasalahan Pelaksanaan DAK 2025
RSUD Ansari Saleh: Serapan 100 Persen Tanpa Kendala
RSUD Ansari Saleh melaporkan bahwa dari pagu anggaran sekitar Rp13 miliar, seluruh alokasi telah terealisasi 100 persen. Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui e-purchasing dan berlangsung tanpa kendala teknis maupun administratif. Ke depan, rumah sakit akan memanfaatkan dana BLUD pada Desember 2025 untuk penyelesaian perizinan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bagian dari pemenuhan regulasi.
RSUD Sambang Lihum: Progres Fisik Tuntas, Administrasi Dipercepat
Dari pagu Rp4,9 miliar, RSUD Sambang Lihum melaporkan realisasi Rp4,5 miliar dengan progres fisik 100 persen. Perbedaan kecil antara pagu dan realisasi keuangan disebabkan faktor administratif yang masih dalam proses penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.
Peran Instansi Pendukung dalam Penguatan Monitoring dan Validasi
Bappeda Provinsi: Penyajian Data RFK Lintas SKPD
Bappeda menyampaikan ringkasan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) seluruh SKPD sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Data ini menjadi acuan utama lintas instansi — termasuk DJPb, Inspektorat, dan SKPD teknis — dalam menentukan strategi percepatan serapan anggaran hingga akhir tahun.
Inspektorat Provinsi: Menunggu Kelengkapan Dokumen Review
Inspektorat melaporkan masih menunggu pengiriman kelengkapan berkas dari beberapa SKPD sebagai syarat pelaksanaan review APIP. Keterlambatan dokumen berpotensi menghambat kelancaran audit internal, pembayaran kegiatan, dan penyelesaian laporan akhir.
Paparan DJPb Kalsel: Kinerja DAK Fisik dan Non Fisik 2025
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan realisasi DAK Fisik hingga 8 Desember 2025, yaitu:
- Total pagu: Rp94.018.332.000
- Realisasi: Rp70.291.058.331
Beberapa capaian per subbidang:
- SMA: 99,38%
- SMK: 69,04%
- SLB: 94,37%
- Penguatan Pelayanan Kesehatan: 88,16%
- Air Minum: ±70%
DAK Non Fisik menunjukkan kinerja sangat baik:
- Total pagu: Rp502.560.469.000
- Realisasi: Rp489.973.653.568 (97,50%)
Program dengan capaian 100% meliputi BOP Museum dan Taman Budaya, Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Pangan, serta Pengembangan Perpustakaan Daerah.
Sektor Pendidikan: Percepatan Administrasi dan Penyelesaian BAST
Subbidang SMK menjadi salah satu fokus utama percepatan. Proses pembayaran masih menunggu BAST dari sekolah, meskipun BAST penyedia yang ditandatangani bersama Disdik telah dianggap cukup oleh BPKAD. Hambatan administrasi muncul karena juknis baru terbit pada Juli 2025, sehingga sekolah memerlukan waktu tambahan untuk penentuan kebutuhan. Pengadaan berbasis produksi pesanan juga memperpanjang waktu pelaksanaan.
SLB dan SMA melaporkan progres fisik 100 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian administrasi serta monev akhir.
Sektor Kesehatan dan Layanan Publik: Progres dan Tantangan
Dinas Kesehatan
Realisasi fisik baru mencapai 75 persen. Beberapa kegiatan seperti bimtek dan monev belum terlaksana sepenuhnya, sehingga percepatan penjadwalan menjadi prioritas untuk menuntaskan target layanan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
Pelaksanaan fisik program BOPA berjalan baik, namun tantangan sosial menjadi hambatan utama karena rendahnya pelaporan kasus kekerasan oleh korban. DPPPA mendorong pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan akses layanan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip)
Lima kegiatan bimtek telah selesai 100 persen, namun realisasi keuangan baru 83,35 persen. Selisih muncul akibat sisa SPPD yang tidak dapat dibayarkan berdasarkan hasil review Inspektorat serta efisiensi biaya ATK dan konsumsi dari negosiasi pengadaan.
Taman Budaya dan Museum Daerah
- Taman Budaya: realisasi 93,96 persen dari pagu Rp2 miliar.
- Museum Wasaka: realisasi 97 persen dari pagu Rp1,5 miliar.
- Museum Lambung Mangkurat: progres fisik dan keuangan masing-masing 95 persen.
Seluruhnya fokus pada penyelesaian administrasi akhir.
RSUD Ulin
Dengan pagu Rp2,5 miliar, realisasi keuangan mencapai 93,3 persen dan progres fisik 100 persen. Tidak terdapat kendala berarti dalam penyelesaian kegiatan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dari pagu Rp285 juta, telah terealisasi Rp237 juta. Tidak dilaporkan kendala teknis dan kini menunggu penyelesaian administrasi pembayaran.
Sektor Infrastruktur: PUPR Fokus Penyelesaian Air Minum
Bidang Air Minum Dinas PUPR melaporkan realisasi keuangan 72,10 persen per November 2025. Upaya percepatan sedang dilakukan melalui:
- pemantauan lapangan intensif,
- percepatan proses pembayaran kontrak,
- koordinasi dengan penyedia jasa.
Target penyelesaian fisik 100 persen ditetapkan pada Desember 2025.
Penutup: Komitmen Bersama Percepatan Akhir Tahun
Melalui rapat rekonsiliasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk menjaga akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memastikan percepatan kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh SKPD dapat mencapai target serapan dan menyelesaikan pertanggungjawaban tepat waktu.
Pemprov Kalsel berharap sinergi seluruh instansi dapat memastikan optimalisasi pemanfaatan dana pusat demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di Kalimantan Selatan.
