BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Paparkan Proyek Prioritas Tahun 2025: Perkuat Ketahanan Banua terhadap Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Banjarbaru, 14 Oktober 2025 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan arah kebijakan dan proyek prioritas tahun anggaran 2025 dalam rapat pembahasan program pembangunan bidang kebencanaan. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi “Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”

Melalui misi keempat, yaitu penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, BPBD Kalsel berkomitmen meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sekaligus menurunkan risiko bencana di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, BPBD Kalsel menetapkan dua tujuan utama:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan sasaran menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Menurunkan risiko bencana, dengan sasaran meningkatnya kapasitas daerah.

Sebagai indikator, BPBD mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Berdasarkan target nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ditugaskan menurunkan nilai IRBI sebesar 4–8% dalam lima tahun ke depan, dari posisi 81,14 menjadi 78,56 pada tahun 2029 — yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah.

Program dan Proyek Prioritas Tahun 2025

BPBD Kalsel menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas dengan total anggaran Rp26,63 miliar pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Beberapa proyek prioritas meliputi:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

• Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi;
• Sosialisasi dan edukasi rawan bencana;
• Pelatihan mitigasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla);
• Penyediaan peralatan kesiapsiagaan seperti alat pelindung diri (APD), Jet Shooter, dan Kepyok untuk penanganan karhutla;
• Pembinaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana di kabupaten/kota.

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

• Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan sarana evakuasi korban bencana;
• Penambahan personel tenaga kebencanaan dan logistik penyelamatan;
• Pencarian, pertolongan, serta evakuasi korban bencana;
• Aktivasi Pos Komando Penanganan Bencana Karhutla serta peningkatan koordinasi lintas lembaga.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

• Koordinasi penanganan pascabencana di tingkat provinsi;
• Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan daerah terdampak;
• Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pascabencana dan monitoring terhadap bantuan hibah pendampingan.

Kesiapsiagaan terhadap Risiko Kebencanaan

Hingga Oktober 2025, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi fokus utama BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Tercatat sedikitnya tujuh wilayah yang terdampak signifikan, yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Balangan, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

Sementara itu, berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Bulan Oktober 2025, curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan berada pada kisaran 50–75 mm dengan peluang 20–50%, sehingga kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap ditingkatkan.

Penguatan Dokumen dan Kelembagaan Kebencanaan

Dalam mendukung kebijakan dan tata kelola penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun dan memperbaharui sejumlah dokumen strategis, antara lain:

• Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalsel 2025–2029 (Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0357/KUM/2025);
• Kajian Risiko Bencana Provinsi 2023–2027 (Pergub Nomor 087 Tahun 2023);
• Rencana Kontingensi Bencana untuk banjir, karhutla, kekeringan, dan longsor (dalam tahap harmonisasi dengan pemerintah pusat);
• Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 2025–2030 (tahap finalisasi).

Melalui seluruh program tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya sadar bencana di masyarakat serta mempercepat respon terhadap potensi ancaman di daerah rawan bencana.

Dengan semangat “Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan”, BPBD Kalsel terus mengajak seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk “Kita Jaga Alam, Jaga Kita” — demi mewujudkan Banua yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi perubahan iklim.