Rapat Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBN 2026, Penghargaan Kinerja TA 2025, dan Komitmen Kepala Daerah se Kalimantan Selatan

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2026, dirangkai dengan Penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025 serta Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, Hari Kamis Tanggal 12 Februari 2026 bertempat di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dan dihadiri para bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan pembangunan yang didukung dana APBN merupakan kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus terus diperkuat, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi program di lapangan.

“Komitmen bersama ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pijakan nyata untuk meningkatkan kualitas belanja APBN di daerah—lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak,” ujar Gubernur.

Rangkaian acara juga diisi dengan penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025 kepada pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja, efektivitas penyerapan anggaran, serta inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Melalui penandatanganan komitmen bersama, seluruh kepala daerah menyatakan kesiapan untuk:

• Mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan APBN 2026;
• Meningkatkan koordinasi lintas sektor;
• Memastikan kualitas output dan outcome program; serta
• Menguatkan pengawasan agar belanja pemerintah lebih akuntabel.

Pemprov Kalimantan Selatan berharap, langkah kolektif ini mampu mempercepat realisasi pembangunan prioritas, memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.